Penguatan pelayanan informasi publik menjadi salah satu perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Katingan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (3/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, bersama perwakilan OPD terkait.

Selain Diskominfostandi, OPD yang mengikuti pembahasan meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

RDP tersebut menjadi bagian dari pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyelaraskan kebutuhan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan Kabupaten Katingan.

Bagi Diskominfostandi, pembahasan anggaran memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Dukungan perencanaan dan penganggaran yang tepat diperlukan agar penyebarluasan informasi pemerintahan, pengelolaan komunikasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat terus ditingkatkan.

Ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan fungsi komunikasi publik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program pembangunan, pelayanan, serta berbagai kegiatan pemerintah daerah secara lebih terbuka dan merata.

Hotden Manto Manalu menyampaikan bahwa program Diskominfostandi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi publik yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui pembahasan ini, kami berharap program dan kegiatan Diskominfostandi dapat terus mendukung peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketersediaan informasi yang cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, dukungan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik, penyebarluasan informasi pembangunan, serta pemanfaatan teknologi informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kegiatan pemerintah, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat secara tepat, mudah dipahami, dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pembahasan anggaran ini menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami berharap setiap program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, menegaskan pentingnya memastikan anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Melalui RDP ini, kami ingin memastikan bahwa anggaran daerah yang direncanakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas, sehingga anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Katingan,” ungkapnya.

Keterlibatan masing-masing perangkat daerah dalam pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan program dan tantangan pelaksanaan tugas di lapangan. Mulai dari pelayanan informasi publik, penataan kawasan permukiman, pelayanan kesejahteraan sosial, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana dan penegakan ketertiban umum.

Melalui pembahasan bersama Banggar DPRD, TAPD, dan OPD, diharapkan perencanaan anggaran daerah semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap alokasi anggaran diharapkan tidak sekadar mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, tetapi juga menghasilkan peningkatan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bagi Diskominfostandi, dukungan terhadap penguatan komunikasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat mengetahui, memahami, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Katingan.